Rizal Ramli: “Mafia Migas Kendalikan Pemerintah Jokowi”

Jakarta-WN,

Ekonom Senior yang juga mantan Menko Perekonomian, Rizal Rizal menyatakan bahwa mafia Migas telah mengendalikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Rizal Ramli meyatakan hal itu dalam diskusi di Perhimpunan Gerakan Keadilan di Tebet, Rabu 5 Nopember 2014 lalu.

Rizal Ramli menyebut nama M.Reza yang menurutnya merupakan pemain lama Migas, dan telah mengendalikan kebijakan BBM sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Permainan Reza dalam Migas ini bahkan sampai mengendalikan media. Rizal mengaku beberapa waktu lalu, ia didatangi bos media ternama pemilik media cetak dan televisi. Bos itu menyatakan minta maaf kepada Rizal karena telah menjalankan kebijakan untuk membatasi akses Rizal pada media-media mainstream. Bos itu -Rizal tidak mau menyebutkan namanya- adalah termasuk tim sukses Jusuf Kalla.” Siapa yang menyuruh anda berbuat demikian?” tanya Rizal. Orang itu mengaku, yang menyuruh dan membiayainya adalah M.Reza.

Rizal juga menyatakan bahwa mafia Migas itu mengendalikan sepenuhnya kebijakan BBM, sehingga pemerintah tidak punya cadangan minyak yang cukup untuk satu hari pun. Mereka harus membeli minyak dari mafia itu dan harga dikendalikan sepenuhnya oleh mereka.

“Mafia Migas itu juga melarang pemerintah Indonesia mempunyai kilang sendiri. Padahal bila punya kilang, maka pemerintah punya stok dan harga lebih murah. Bisa setengahnya,” terang Rizal. Karena ketergantungan pemerintah kepada mafia ini, maka pemerintah tidak bisa mendapatkan minyak (impor) dengan harga yang lebih murah dan dari pemerintah asing secara langsung (Government to Government atau G to G).

Mantan Menteri Keuangan di masa Gus Dur ini juga menyatakan sempat merasa senang ketika Jokowi dalam kampanye pilpresnya menyatakan akan memberantas mafia Migas. “Tapi kenyataannya apa, sekarang Jokowi tergantung mereka. Sehingga mereka akan menaikkan BBM ini,” terang Rizal.

Rizal mengaku penjelasannya tentang Mafia Migas ini sudah lama, bahkan sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi tak ada yang mau mendengar. Kalau seandainya ia jadi presiden, maka ia menegaskan akan berani memutuskan mata rantai mafia migas tersebut.

Ahli ekonomi ini juga pesimis dengan pemerintah Jokowi. Pemerintah yang sebelumnya menjanjikan pembentukan Kabinet Trisakti, kini berubah menjadi ‘Kabinet Kerja’. “Pertanyaannya kerja untuk siapa? Untuk asing!” tandas Rizal.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mempunyai ideologi yang jelas dalam kebijakan ekonomi. Bukan meneruskan ideologi neo liberalisme yang berujung pada neokolonialisme. Menurutnya, kalau harga BBM dinaikkan maka semua SPBU milik asing akan laku dan itu menguntungkan mereka. Padahal menurut Rizal, dengan turunnya harga minyak dunia saat ini, dari 107 dolar per barel menjadi 80 dolar per barel, seharusnya harga BBM juga ikut turun. Pemerintah Cina saja, telah menurunkan harga BBM hingga empat kali.

Rizal juga mengkritik pemerintah yang mengeluh tidak ada uang. Padahal uang negara tiap tahun dikeluarkan untuk membayar subsidi BLBI sebesar 60 trilyun, dn itu sudah berlangsung selama 20 tahun.

Ia juga membantah pendapat Wapres Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa subsidi BBM ini dinikmati oleh 70% orang kaya. Menurutnya, kalau harga BBM dinaikkan maka akan berdampak pada 86,3 juta pemilik sepeda motor, 2,2 juta nelayan dan 3 juta kendaraan umum.

“Orang yang langsung jatuh miskin sekitar 10 juta. Sehingga total orang miskin menjadi 38,2 juta dan kenaikan BBM ini berdampak pada 150 juta orang. Karena ibu-ibu akan merasakan dampaknya langsung karena kenaikan harga-harga pangan,” papar Rizal.

Karena itu, ia menyarankan, kalau terpaksa BBM dinaikkan, maka yang dinaikkan hanya untuk Pertamax saja. Sedangkan untuk Premium dengan Oktannya diturunkan 80-83, tetap harganya Rp 6500/liter. Konsumen untuk Premium sekitar 40%. Sedangkan untuk Pertamax dengan Oktan 92-94, harganya dinaikkan menjadi Rp 14.000/liter. Konsumen untuk Pertamax 60%.

“Maka pemilik kendaraan mewah tidak akan berani beli Premium, karena akan merusak mesinnya. Tidak seperti sekarang ini mereka beli semaunya,” terangnya. Jika ini dilakukan, maka pemerintah akan menghemat subsidi sebesar 230 trilyun dan akan untung 130 trilyun. [KbrNet/Antara/Islampos/adl]