Politik

Demokrat Pecat Angelina Sondakh. 

“DPP memutuskan untuk menindaklanjuti DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan AS sebagai DPP PD pengurus,” kata juru bicara Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam pesan Blackberry Messenger kepada wartawan, Jumat 24 Februari, 2012.Namun, lanjut Andi, keputusan memecat mantan Miss Indonesia adalah DPP dewan belum dikeluarkan.

Surat pemberhentian masih dalam proses. “Segera akan dirilis (SK),” katanya.Partai Demokrat resmi dipecat dari jabatan Angelina Sondakh wakil sekretaris jenderal partai. Keputusan ini diambil setelah Dewan Eksekutif (DPP) Partai Demokrat melakukan rapat pleno pada hari Kamis.

Andi Nurpati menjelaskan Partai Demokrat belum memutuskan siapa yang akan menggantikan janda Massaid Adji itu. Angie keputusan pengganti akan diambil oleh kepemimpinan.

“Kita tunggu, kepemimpinan harus diberi kesempatan untuk menemukan angka pasti,” kata Andi. “Begitu memutuskan penggantinya, tentu mampu melaksanakan tugas sebagai wasekjen.”

Seperti kita ketahui, Angie saat ini sedang tersandung masalah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan statusnya sebagai tersangka dalam penyuapan pembangunan rumah SEA Games kasus atlet, Palembang.
Selain Angie, Demokrat juga menolak Sekretaris Divisi Pengembangan dan Organisasi Partai Demokrat, Sudewo. Demokrat juga telah menetapkan suatu Sudewo pengganti.

Tga Kader Partai Demokrat Riau Terjerat Korupsi

Partai Demokrat  – Tak hanya sejumlah pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang terbelit kasus hukum. Pengurus partai berlambang bintang biru ini juga banyak tersandung kasus korupsi di daerah.
Sedikitnya terdapat tiga kader Partai Demokrat di Riau yang saat ini tersandung kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertama adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Riau, Thamsir Rachman.
Mantan Bupati Indragiri Hulu ini sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati Riau terkait kasus korupsi APBD Inhu sebesar Rp114 miliar tahun. Namun, beberapa kali dipanggil, Thamsir selalu mangkir. Untuk itu, Kejati Riau hari ini mengirim surat panggilan yang kelima kali.
“Hari ini kami layangkan surat pemanggilan kelima,” ujar Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Andri Ridwan, di Pekanbaru, Riau, Kamis, 9 Februari 2012.
Meski berstatus tersangka, Thamsir saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Riau.
Petinggi lain di Riau yang juga kasus korupsi adalah mantan anggota DPRD Indragiri Hulu, Bukhori yang saat ini menjadi pengurus di Demokrat. Sebelumnya, Bukhori sempat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat di kabupaten Indragiri Hulu.
Terakhir, kader Demokrat lain yang terjerat kasus hukum adalah Tengku Azwir, anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Rukan Hulu.
“Seharusnya, dengan adanya permasalahan hukum seperti ini, Dewan Kehormatan Demokrat mengambil tindakan. Jangan dibiarkan saja. Karena ini bisa jadi preseden buruk bagi partai,” kata Koordinator Devisi dan Kaderisasi Diklat DPD Partai Demokrat Riau, Roni Riansyah.
Roni mengaku khawatir sikap tak tegas dari dewan kehormatan bisa merusak citra partai ke depan. “Jadi harus ada ketegasan. Mengenai apa bentuk ketegasan itu, diserahkan kepada badan kehormatan,” katanya




Sekda DKI:RAPBD Jakarta 2012 Tambah 13,43 Persen
 

JAKARTA-Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp36,02 triliun.

Angka itu meningkat 13,43 persen dari APBD DKI-Perubahan TA 2011 senilai Rp 31,75 trilun. Berkas RAPBD TA 2012 akan segera diserahkan ke DPRD DKI untuk dibahas.

"Besok (Selasa, 18/10) RAPBD DKI TA 2012 akan diserahkan pada DPRD DKI. Karena itu, hari ini (Senin, 17/10) kami umumkan garis besar isi RAPBD DKI TA 2012 kepada masyarakat melalui media massa," kata Fajar Pandjaitan, Sekda DKI, di Balai Kota DKI, Senin (17/10).

Menurut Fajar, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Kota Jakarta pada 2012, Pemprov DKI berupaya mempercepat penyusunan RAPBD DKI TA 2012.

Fajar mengatakan, dalam Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13/ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum RAPBD disampaikan ke DPRD perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Kenaikan alokasi anggaran dalam RAPBD DKI TA 2012 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp30,64 triliun, meningkat 14,14 persen dibandingkan pendapatan daerah dalam APBD-P TA 2011 sebesar Rp26,84 triliun.

Kemudian belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp33,83 triliun, mengalami peningkatan 9,39 persen dibandingkan belanja daerah APBD-P 2011 sebesar Rp30,92 triliun 

 Lily Wahid: 10 Kali Reshuffle Sama Saja

Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Lily Wahid mengatakan reshuffle atau perombakan kabinet tidak akan membawa perbaikan bila tidak ada perubahan dalam pola pikir dan pola kerja seluruh kementerian. Yang terjadi Pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyat, bukan kelompok.

"Sehari sepuluh kali reshuffle sama saja. Saya tidak yakin adanya perbaikan kinerja," kata Lily Wahid dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat, Selasa 20 September 2011.

Menurut adik kandung mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini, tidak ada lagi yang bisa diharapkan bila pola pikir dan kinerjanya masih sama. Apa contoh pola pikir dan kinerja buruk bagi Lily? Lily menyebut kasus Bank Century.

"Kasus Bank Century juga sempat minus. KPK dibentuk dan pada kenyataannya pelaksanaan hukumnya tidak memenuhi keinginan rakyat," kata dia. Lily juga mendesak pemerintah harus jujur.

"Bila tidak sanggup ya bilang saja. Tujuan negara kan mensejahterahkan rakyat. Kalau yang sejahtera hanya sekelompok orang, ya berarti sistem pemerintahan yang salah," kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membantah dan membenarkan akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Tetapi, Presiden SBY memberikan sedikit 'petunjuk.' "Reshuffle? Tunggu tanggal mainnya," kata SBY sebelum bertemu pengurus Yayasan Batik Indonesia.

Isu perombakan kabinet ini memang mengemuka setiap tahun. Kali ini, isu reshuffle diperkuat dengan data dari survei Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang didirikan Denny JA. LSI menyebut kepuasan publik atas kabinet SBY anjlok.

Dalam survei terbaru yang dilaksanakan pada 5-10 September 2011, LSI menemukan hanya 37,7 persen publik yang puas atas kinerja kabinet SBY jilid kedua itu.