Serba Serbi

Rekening Rp 60 M 'Pria di Pintu Surga'

Wajah laki-laki muda itu sangat pucat. Pria yang mengenakan baju batik cokelat itu terlihat sangat sedih. Bahkan shock. Ia hanya diam menunggu penyidik Kejagung membuat surat penahanan terhadap dirinya.

Pria muda itu adalah Dhana Widyatmika, mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Jumat, 2 Maret 2012 malam hari, Kejagung memutuskan untuk menahan Dhana setelah memeriksanya dua kali. Ia ditahan selama 20 hari.

“Penahanan dilakukan mulai tanggal 2 sampai 21 Maret 2012. Malam ini sudah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman kepada majalah detik.

Pada 17 Februari 2012, Kejagung telah menetapkan Dhana sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Namun, anehnya Dhana baru diperiksa pertama kali pada Kamis, 1 Maret 2012.

Memenuhi pemeriksaan perdana, Dhana tiba di Kejagung pukul 07.00 WIB, tiga jam lebih awal dari jadwal. Sebelum diperiksa, Dhana disuguhi air mineral dalam gelas kemasan. Namun suguhan itu tak diminumnya. Kamis itu ia sedang puasa.


Rusuh di Wamena, Satu Anggota TNI Tewas  

Komentar: 0

0 0

SEBANYAK 200 warga suku Nduga menyerang pos polisi di Sinakma Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu (22/2). Akibatnya, Sersan Mayor Bambang Satrio, anggota Intel Korem 172 PWY Jayapura, meninggal dunia.

Bambang yang juga ajudan Wakil Bupati Jayawijaya tewas dengan luka tusuk di dagu, luka bacok di pinggang, pergelangan tangan, dan betis sebelah kanan. Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIT itu juga melukai tujuh orang lainnya dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat, termasuk Wakil Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, penyerangan dipicu oleh ketidakpuasan warga suku Nduga yang mencari pelaku pemukulan dan pemalakan terhadap salah seorang tukang ojek dari suku mereka.

"Akibat pemukulan itu, timbul emosi massa suku Nduga. Lalu mereka mencari si pemukul yang belum diketahui identitasnya itu. Mereka mendengar isu bahwa pelaku diamankan di pos polisi Sinakma Wamena," ujar Saud kepada wartawan di Mabes Polri, kemarin.

Warga yang menduga polisi menyembunyikan pelaku menjadi emosi, dan terjadilah penyerangan itu. Petugas jaga pos polisi yang kewalahan mengatasi massa pun meminta bantuan dari Polres Jayawijaya. Namun, amuk massa belum bisa diredam. Bahkan jumlah mereka bertambah banyak.

Sekitar pukul 16.00, Bupati Jayawijaya Jhon Wempy Wetipo beserta istrinya, Yakoba Lokbere, datang sekaligus menenangkan massa. Kemudian muncul Wakil Bupati John Richard Banua beserta tiga ajudannya. Kedatangan mereka malah disambut dengan serangan massa.

Kerusuhan berhasil diredam setelah istri Bupati Jayawijaya yang juga berasal dari suku Nduga menjelaskan duduk perkaranya kepada warga.

Menurut Saud, polisi masih berupaya memulihkan keadaan di sana. Meski demikian, proses hukum akan tetap dijalankan karena adanya perusakan dan korban jiwa. Pelaksana Tugas Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai Bulu mengatakan insiden di Wamena hanya kasus kriminal biasa. Ia meminta kasus itu tidak perlu dibesar-besarkan.

"Saat ini kondisi sudah kembali kondusif. Saya berharap semua pihak bisa menjaga diri agar keamanan di Wamena tetap terjaga," ujar Syamsul di sela acara peresmian Asrama Mahasiswa Cenderawasih Papua di Makassar, kemarin. (*/LN/X-8)

Sengketa Tanah Bandara El Tari Simpan Bom Waktu

    

0

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta segera menyelesaikan sengketa tanah Bandara El Tari, Kupang, antara warga pemilik tanah dan TNI Angkatan Udara.

Menurut anggota DPRD NTT Somie Anugerah Pandie sengketa tanah tersebut menyimpan bom waktu jika tidak diselesaikan secepatnya. "Pemerintah daerah harus mempertemukan warga dengan pihak TNI Angkatan Udara untuk menyelesaikan sengketa tanah itu secara baik-baik. Jangan sampai setelah terjadi seperti kasus Mesuji dan Bima, baru kita kaget," katanya di Kupang, Senin (27/2).

Sengketa tanah Bandara El Tari termasuk tanah yang di atasnya dibangun Pangkalan Udara TNI AU El Tari, lapangan golf, dan tanah kosong yang seluruhnya seluas 543 hektare (ha), mencuat kembali sejak tiga bulan terakhir. Warga dari enam suku yang bermukim di sekitar bandara minta TNI segera mengembalikan tanah warisan mereka, tetapi ditolak.

Bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang pada 1987 mengeluarkan sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama TNI Angkatan Udara. Inilah yang membuat warga marah dan sempat menduduki bandara tersebut 17 Februari lalu. "Yang sangat disesalkan warga ialah pihak TNI dan pemerintah tidak mengakui tanah tersebut milik warga enam suku," kata Somie.

Menurutnya, BPN Kabupaten Kupang juga harus dipanggil guna dimintai penjelasan menganai alasan yang membuat mereka mengeluarkan sertifikat tanah milik warga atas nama TNI AU. Dengan demikian bisa dicari jalan keluar, atau menentukan bentuk penyelesaian secara aman dan damai. "Jika terus didiamkan, saya khwatir kasus ini bertambah besar," katanya. (PO/OL-01)

Politik

Demokrat Pecat Angelina Sondakh. 

“DPP memutuskan untuk menindaklanjuti DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan AS sebagai DPP PD pengurus,” kata juru bicara Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam pesan Blackberry Messenger kepada wartawan, Jumat 24 Februari, 2012.Namun, lanjut Andi, keputusan memecat mantan Miss Indonesia adalah DPP dewan belum dikeluarkan.

Surat pemberhentian masih dalam proses. “Segera akan dirilis (SK),” katanya.Partai Demokrat resmi dipecat dari jabatan Angelina Sondakh wakil sekretaris jenderal partai. Keputusan ini diambil setelah Dewan Eksekutif (DPP) Partai Demokrat melakukan rapat pleno pada hari Kamis.

Andi Nurpati menjelaskan Partai Demokrat belum memutuskan siapa yang akan menggantikan janda Massaid Adji itu. Angie keputusan pengganti akan diambil oleh kepemimpinan.

“Kita tunggu, kepemimpinan harus diberi kesempatan untuk menemukan angka pasti,” kata Andi. “Begitu memutuskan penggantinya, tentu mampu melaksanakan tugas sebagai wasekjen.”

Seperti kita ketahui, Angie saat ini sedang tersandung masalah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan statusnya sebagai tersangka dalam penyuapan pembangunan rumah SEA Games kasus atlet, Palembang.
Selain Angie, Demokrat juga menolak Sekretaris Divisi Pengembangan dan Organisasi Partai Demokrat, Sudewo. Demokrat juga telah menetapkan suatu Sudewo pengganti.

Tga Kader Partai Demokrat Riau Terjerat Korupsi

Partai Demokrat  – Tak hanya sejumlah pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang terbelit kasus hukum. Pengurus partai berlambang bintang biru ini juga banyak tersandung kasus korupsi di daerah.
Sedikitnya terdapat tiga kader Partai Demokrat di Riau yang saat ini tersandung kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertama adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Riau, Thamsir Rachman.
Mantan Bupati Indragiri Hulu ini sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati Riau terkait kasus korupsi APBD Inhu sebesar Rp114 miliar tahun. Namun, beberapa kali dipanggil, Thamsir selalu mangkir. Untuk itu, Kejati Riau hari ini mengirim surat panggilan yang kelima kali.
“Hari ini kami layangkan surat pemanggilan kelima,” ujar Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Andri Ridwan, di Pekanbaru, Riau, Kamis, 9 Februari 2012.
Meski berstatus tersangka, Thamsir saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Riau.
Petinggi lain di Riau yang juga kasus korupsi adalah mantan anggota DPRD Indragiri Hulu, Bukhori yang saat ini menjadi pengurus di Demokrat. Sebelumnya, Bukhori sempat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat di kabupaten Indragiri Hulu.
Terakhir, kader Demokrat lain yang terjerat kasus hukum adalah Tengku Azwir, anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Rukan Hulu.
“Seharusnya, dengan adanya permasalahan hukum seperti ini, Dewan Kehormatan Demokrat mengambil tindakan. Jangan dibiarkan saja. Karena ini bisa jadi preseden buruk bagi partai,” kata Koordinator Devisi dan Kaderisasi Diklat DPD Partai Demokrat Riau, Roni Riansyah.
Roni mengaku khawatir sikap tak tegas dari dewan kehormatan bisa merusak citra partai ke depan. “Jadi harus ada ketegasan. Mengenai apa bentuk ketegasan itu, diserahkan kepada badan kehormatan,” katanya




Sekda DKI:RAPBD Jakarta 2012 Tambah 13,43 Persen
 

JAKARTA-Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp36,02 triliun.

Angka itu meningkat 13,43 persen dari APBD DKI-Perubahan TA 2011 senilai Rp 31,75 trilun. Berkas RAPBD TA 2012 akan segera diserahkan ke DPRD DKI untuk dibahas.

"Besok (Selasa, 18/10) RAPBD DKI TA 2012 akan diserahkan pada DPRD DKI. Karena itu, hari ini (Senin, 17/10) kami umumkan garis besar isi RAPBD DKI TA 2012 kepada masyarakat melalui media massa," kata Fajar Pandjaitan, Sekda DKI, di Balai Kota DKI, Senin (17/10).

Menurut Fajar, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Kota Jakarta pada 2012, Pemprov DKI berupaya mempercepat penyusunan RAPBD DKI TA 2012.

Fajar mengatakan, dalam Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13/ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum RAPBD disampaikan ke DPRD perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Kenaikan alokasi anggaran dalam RAPBD DKI TA 2012 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp30,64 triliun, meningkat 14,14 persen dibandingkan pendapatan daerah dalam APBD-P TA 2011 sebesar Rp26,84 triliun.

Kemudian belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp33,83 triliun, mengalami peningkatan 9,39 persen dibandingkan belanja daerah APBD-P 2011 sebesar Rp30,92 triliun 

 Lily Wahid: 10 Kali Reshuffle Sama Saja

Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Lily Wahid mengatakan reshuffle atau perombakan kabinet tidak akan membawa perbaikan bila tidak ada perubahan dalam pola pikir dan pola kerja seluruh kementerian. Yang terjadi Pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyat, bukan kelompok.

"Sehari sepuluh kali reshuffle sama saja. Saya tidak yakin adanya perbaikan kinerja," kata Lily Wahid dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat, Selasa 20 September 2011.

Menurut adik kandung mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini, tidak ada lagi yang bisa diharapkan bila pola pikir dan kinerjanya masih sama. Apa contoh pola pikir dan kinerja buruk bagi Lily? Lily menyebut kasus Bank Century.

"Kasus Bank Century juga sempat minus. KPK dibentuk dan pada kenyataannya pelaksanaan hukumnya tidak memenuhi keinginan rakyat," kata dia. Lily juga mendesak pemerintah harus jujur.

"Bila tidak sanggup ya bilang saja. Tujuan negara kan mensejahterahkan rakyat. Kalau yang sejahtera hanya sekelompok orang, ya berarti sistem pemerintahan yang salah," kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membantah dan membenarkan akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Tetapi, Presiden SBY memberikan sedikit 'petunjuk.' "Reshuffle? Tunggu tanggal mainnya," kata SBY sebelum bertemu pengurus Yayasan Batik Indonesia.

Isu perombakan kabinet ini memang mengemuka setiap tahun. Kali ini, isu reshuffle diperkuat dengan data dari survei Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang didirikan Denny JA. LSI menyebut kepuasan publik atas kabinet SBY anjlok.

Dalam survei terbaru yang dilaksanakan pada 5-10 September 2011, LSI menemukan hanya 37,7 persen publik yang puas atas kinerja kabinet SBY jilid kedua itu.

Ekonomi Bisnis

Agus Marto Tak Khawatir Soal Isu Reshuffle

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku tidak mengkhawatirkan soal isu perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden SBY. Saat ini Agus mengaku masih kerasan jadi Menteri Keuangan.

"Jadi kalau kerasan di Lapangan Banteng, kerasan ya harus kerasan," ujar Agus saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Agus menegaskan kebijakan reshuffle ini merupakan wewenang Presiden. Dan jika kebijakan tersebut dilakukan presiden, maka dirinya akan menyambut baik.

Isu reshuffle ini menurut Agus tidak akan memberikan dampak berarti pada masyarakat. Karena masyarakat yakin Presiden telah mengkaji kebijakan reshuffle sebaik-baiknya.

"Kok rasanya, karena rencana reshuffle sudah diumumkan jauh hari sebelumnya, dan hal itu sedang dilakukan kajian oleh Pak Presiden dan kantor Pak Presiden, menurut saya tidak apa-apa," jelasnya.

"Tetapi tentu kuncinya adalah nanti kalau pada saat reshuffle itu dilakukan, apakah individu-individu yang nanti akan ditunjuk sebagai tim pembantu Presiden itu adalah yang kredibel dan profesional di bidangnya. Tapi kalau secara umum tidak ada yang mengkhawatirkan," pungkasnya.


 Wah, Sekitar 10 BUMN Bakal

Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan, setidaknya ada sekitar tujuh sampai 10 BUMN lagi yang akan disetujui untuk go public, selain PT Krakatau Steel dan Garuda Indonesia.

Pemerintah akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dari perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dalam tahun 2011. "Yang akan datang sedang diseleksi sekitar 7-10 buah lagi BUMN yang akan di-IPO-kan," ungkap Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (26/11/2010).

Mustafa membantah tudingan bahwa pemerintah ingin menjual perusahaan-perusahaan ini tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan biaya untuk pembangunan di mana sekitar 80 persen dananya harus dipenuhi dari pihak swasta. "Lagipula, itu kecil sekali dibandingkan dengan 141 perusahaan BUMN yang kita punya," ungkapnya.

Mustafa mencontohkan keberhasilan PT Telkom Tbk dan Bank Mandiri yang maju pesat setelah go public. Mengenai perusahaan mana yang sedang dievaluasi, Mustafa enggan berkomentar. Namun, jika penilaian cukup baik, Mustafa mengatakan PT Pelindo dan PT Angkasa Pura bisa menjadi salah satu pilihan.

"Tetapi, kami sudah nge-list evaluasi untuk kita bawa ke rapat Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Privatisasi. Mungkin minggu depan, atau paling lambat dua minggu akan ada pertemuan untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan mana yang layak go public lagi," tambahnya.

Hukum

Wafid Muharram Divonis 3 Tahun Penjara 

Jakarta. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga nonaktif, Wafid Muharram divonis 3 tahun penjara. Wafid terbukti menerima suap Rp 3,2 miliar terkait proyek wisma atlet.
"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tipikor," ujar Ketua Majelis Hakim, Marsuddin Nainggolan saat membacakan putusannya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/12).

Tidak hanya hukuman badan, Wafid juga diharuskan membayar denda. Majelis menjatuhkan uang denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan.

Dalam pertimbangannya, majelis menilai pembelaan Wafid soal dana Rp 3,2 miliar yang disebut sebagai dana talangan itu tidak bisa dibuktikan. Majelis bersikukuh, uang itu terkait proyek wisma atlet di Palembang.

Hukuman ini sendiri jauh di bawah tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Wafid selama 6 tahun penjara dan diminta untuk melakukan pembuktian terbalik terkait dana yang ditemukan KPK saat penangkapan dan penggeledahan.

Wafid dikenai pasal 5 ayat 2 pemberantasan Tipikor. Baik jaksa maupun Wafid sama-sama meminta waktu untuk menentukan langkah banding atau tidak.

Nazar: Diana Mengaku karena Tahu Uang Anas dari APBN

 

 

RIZA FATHONIMantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin keluar dari Gedung KPK, Jakarta seusai pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi korupsi proyek pembangunan gedung dan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jumat (23/12/2011).

JAKARTA, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengapresiasi keberanian mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka, dan Ketua DPC Partai Demokrat Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi. Keduanya mengungkapkan fakta menerima uang ratusan juta rupiah dan ponsel BlackBerry (BB) dari kubu Anas Urbaningrum saat pemilihan ketua umum pada kongres di Bandung, Mei 2010 lalu.
Menurut Nazaruddin, adalah ketulusan hati dari keduanya yang mendorong untuk mengakui fakta tersebut. Keduanya pun tahu jika uang yang digelontorkan tersebut adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga ingin mengembalikan uang dan BB itu ke kubu Anas.
Sebab, sumber dana tersebut berasal dari keuntungan dan fee proyek-proyek pemerintah yang dikawal Permai Group, grup perusahaan yang kini terseret kasus korupsi proyek wisma atlet. "Kenapa teman-teman DPC sekarang mau mengembalikan uang itu, karena uang itu dianggap bukan uang pribadinya Mas Anas, tapi ternyata uang yang diambil dari uang APBN," kata Nazaruddin di sela-sela persidangannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (17/2/2012) malam.
Bagi Nazaruddin, ketua-ketua DPC tidak akan angkat suara jika uang yang diterimanya itu tidak terkait kasus korupsi.

Nazaruddin mengatakan bahwa pengakuan yang disampaikan Diana dan Ismiyati itu adalah benar adanya. "Teman-teman DPC Demokrat, mereka kan tahunya Demokrat harus bersih. Karena merasa begitu, mereka sekarang berbondong-bondong dengan ketulusan hati mau mengembalikan dengan cerita apa adanya. Mereka juga tidak ingin menambah-nambahkan cerita, karena nanti bisa jadi fitnah ketua umumnya, tapi mereka juga tidak mau mengurang-ngurangi. Mereka ingin sampaikan apa adanya," paparnya.
Sebagai Bendahara Panitia Pemenangan Anas saat kongres itu, Nazaruddin mengatakan ada 400 unit BB yang dibagi-bagikan dan uang tunai mulai Rp 100 juta hingga Rp 150 juta ke 296 DPC pendukung Anas.
Pihak panitia penyelenggara (event organizer/EO) dari kubu Anas telah mengisi BB seharga Rp 2,9 juta per unit itu dengan SIM card beserta pulsanya senilai Rp 500.000. BB itu juga telah di-setting BlackBerry Messenger (BBM) Group dengan nama "Pemenangan Anas" guna memudahkan komando pemenangan Anas saat pemilihan berlangsung.

Ia menegaskan bahwa sesungguhnya pengarahan untuk memilih Anas sebagai ketua umum pada saat kongres itu adalah berasal dari grup BBM tersebut. "Walaupun di setiap provinsi, setiap zona itu, sudah ada koordinatornya. Seperti di Sulawesi itu koordinatornya Pak Umar Arsal. (Uang) itu untuk DPC yang sudah kami pegang sebanyak 296. Makanya, kalau yang 296 DPC itu, ada yang dikasih uang Rp 100 juta sampai Rp 120 juta pada hari kongresnya, sampai ada yang dikasih Rp 150 juta," jelasnya. 

Editorial

 Wartawan Tanpa Surat Kabar (WTS)

Profesi sebagai jurnalis sejak bergulirnya Era Reformasi nampaknya semakin mendapat sorotan dengan nada sumbang, hal tersebut merupakan dampak dari bermunculannya organisasi yang mengatasnamakan wartawan, namun sesungguhnya mereka kurang memahami akan kewartawanan.

Dengan menjamurnya organisasi kewartawanan, akibatnya masing-masing organisasi berusaha bersaing dalam menjaring anggotanya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjajakan Kartu Tanda Anggota, yang dapat diperoleh dengan mudah tanpa melalui seleksi apapun. Akibatnya, warga masyarakat yang ingin disebut wartawan berdatangan dengan mengeluarkan sedikit kocek dari kantongnya, dengan harapan setelah memegang KTA wartawan para petugas aparat keamanan akan segan padanya.

Akibatnya, banyak oknum yang menjadikan KTA organisasi hanya untuk gagah-gagahan. Ironisnya, sekalipun tidak bergabung ke salah satu media manapun (tanpa surat kabar), dia dengan mengenakan rompi bak wartawan mendatangi setiap bangunan baru, guna mencari kesalahan ato kekurang-lengkapan persyaratan mendirikan bangunan. Oknum yang bergaya seperti itu, biasanya justru lebih berani dan percaya diri untuk mencari kasus atau kesalahan-kesalahan di segala lini, terutama bangunan proyek atau rumah baru.

Dari keberadaan oknum-oknum yang mengaku wartawan seperti itulah datangnya istilah-istilah bagi kalangan profesi wartawan. Mulai dari wartawan bodreks, wartawan silaturahmi, wartawan tanpa surat kabar (WTS), dan wartawan can nulis-nulis (CNN).

Susunan Redaksi

Penasehat : T.A. Kusumo

Penasehat Hukum : Suryanandar, SH

Pemimpin Umum : Raden Asnul Syarief

Pemimpin Redaksi : Andre Irwansyah

Pemimpin Perusahaan : Eva Kusumadewi

Manajer Produksi/Sirkulasi : Arwan Zaini

Kor-Wil Sumatera dan Sekitarnya : Muslim A. Manan

Biro Yogyakarta : Yunus Hanis Syamsu Dhuha

Penerbit :

PT. Eva Amalia Sejahtera

Sekretariat Redaksi :

 Gedung Dewan Pers Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 32-34
Telp. 021-3453177 - Jakarta 10110
E-mail : wartanusantara7@gmail.com
arwan.zaini@gmail.com
Blog : http://wartanusantara74.blogspot.com 

Unit Produksi :
Jl. Slamet Riyadi I No. 5, Matraman
Jakarta Timur